Home / OTODA / GOVERNMENT / Karena Selingkuh, 6 Kades Diadukan Ke Inspektorat
prilaku kades yang diadukan juga terdapat 12 kades yang terindikasi.JM
prilaku kades yang diadukan juga terdapat 12 kades yang terindikasi.JM

Karena Selingkuh, 6 Kades Diadukan Ke Inspektorat

JatimMandiri , Lamongan – Glontoran Dana Desa (DD) ke Desa memicu gaya hidup para aparatur pemerintah di Desa semakin berprilaku aneh-aneh, tidak sedikit dari mereka yang bergaya perlente, bahkan ada yang sampai harus terjerumus dalam asmara, melakukan perselingkuhan dan meninggalkan keluarganya.

Prilaku seperti ini teryata dilakukan oleh mayoritas kepala desa. Sebelum tutup tahun 2016 ini, setidaknya sudah ada 27 aduan yang masuk ke Inspektorat, salah satunya 6 kepala desa diadukan melakukan perselingkuhan.

“Jelang akhir tahun ini kami di Inspektorat sudah menerima aduan dari masyarakat, sedikitnya ada 27 kasus aduan,”kata Agus Suyanto Inspektur pada Inspektorat Lamongan, Minggu (18/12).

Dikatakan oleh Agus, selain kasus perselingkuhan, ada 9 aduan karena Kades melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan tindakan diluar batas fungsi dari Kepala Desa.”Kasus penyalahgunaan ini bermacam-macam,”kata Agus tanpa merinci kasus penyalahgunaan yang dimaksud.

Selain diatas, prilaku kades yang diadukan juga terdapat 12 kades yang terindikasi telah melakukan tindak pidana, sehingga diadukan ke Inspektorat.”Aduan yang masuk langsung kita tindaklanjuti, dengan memanggil dan mengklarifikasinya,”terang Agus yang lagi-lagi enggan menyebutkan Kades mana yang diadukan tersebut.

Karena tugas Inspektorat adalah melakukan pencegahan, dan pembinaan, kepada para teradu dilakukan pembinaan, untuk tidak lagi mengulang perbuatan yang justru memancing reaksi tidak baik dari masyarakat.

Aduan tahun ini tambah Agus, teryata lebih besar dari tahun sebelumnya. Dimana tahun 2015 lalu inspektorat mendapatkan aduan dari masyarakat khusus untuk Kepala Desa sejumlah 18, naik 9 di tahun 2016.”Kecenderungan naik, sehingga semua aparatur diminta untuk tetap fokus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur desa, dan tidak melakukan tindakan yang justru merugikan masyarakat dan kades itu sendiri,”harapnya.

Dikatakan Agus, dalam kegiatan setahun ini Inspektorat melakukan kegiatan pengawasan pada pada 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Review Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada 43 SKPD dan 1 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKD) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada 64 SKPD.

Selain itu, Inspektorat juga melakukan Pengawasan Pembangunan Daerah (Wasbangda) pada 190 kegiatan , Pemantauan Pelayanan Publik pada 33 Puskesmas , Penanganan Pengaduan Masyarakat, serta melakukan Pemeriksaan Insidentil pada 67 Lembaga Pendidikan dan 200 Desa (Dana Desa).

Agus berharap agar hasil temuan Inspektorat menjadi perhatian bagi masing-masing Kepala SKPD agar tidak kembali terulang di tahun depan. Dikatakan olehnya, pengawasan dilakukan untuk mendorong terwujudnya good governance melalui pengawasan internal.jir

About redaksi

Check Also

Jalan di Pamekasan (ilustrasi)

Perbaikan Jalan Batumarmar Pamekasan Didanai Rp4,2 Miliar

JatimMandiri, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, pada tahun 2018 menganggarkan Rp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *