Home / HUKDIL / Proyek Molor Langsung Diputus Kontrak
Pembangunan ruas jalan rabat beton seperti ini diharapkan akhir Desember sudah selesai. Foto diambil  (12/11) sebulan lalu. FOTO: JM/MUHAJIRIN
Pembangunan ruas jalan rabat beton seperti ini diharapkan akhir Desember sudah selesai. Foto diambil (12/11) sebulan lalu. FOTO: JM/MUHAJIRIN

Proyek Molor Langsung Diputus Kontrak

JatimMandiri , Lamongan – Masih ditemukannya sejumlah proyek yang berpotensi tidak selesai tepat waktu pada akhir Desember ini, langsung direspon oleh pihak inspektorat Lamongan.

Inspektorat, seperti yang disampaikan oleh Agus Suyanto Inspektur Kabupaten Lamongan, tidak akan memberikan toleransi apapun terhadap kemoloran pengerjaan sejumlah proyek di Lamongan. “Jika sampai ada yang tidak bisa merampungkan pekerjaan di Bulan Desember ini, harus diputus kontrak, dan dibayar berapa persen hasil pengerjaan nya,”tegas Agus saat memberikan pemaparan hasil pengawasan tahun 2016 dalam Gelar Pengawasan Daerah (larwasda) Tahun 2016 di Pendopo Lokatantra, Kamis (15/12).

Namun Agus tidak merinci berapa pengerjaan proyek yang berpotensi tidak selesai hingga akhir tahun ini. Hanya saja ia menyampaikan kalau di Lamongan selama setahun ini ada 500 lebih kegiatan proyek SKPD Kabupaten Lamongan, telah dilakukan sampling pengawasan pada 190 proyek.”Dari hasil pengawasan yang kita lakukan, memang ada sejumlah proyek yang berpotensi terkena putus kontrak,”terangnya.

Sementara itu, dalam setahun ini Inspektorat melakukan kegiatan pengawasan pada pada 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Review Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada 43 SKPD dan 1 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKD) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada 64 SKPD.

Selain itu, Inspektorat juga melakukan Pengawasan Pembangunan Daerah (Wasbangda) pada 190 kegiatan , Pemantauan Pelayanan Publik pada 33 Puskesmas , Penanganan Pengaduan Masyarakat, serta melakukan Pemeriksaan Insidentil pada 67 Lembaga Pendidikan dan 200 Desa (Dana Desa).

Berdasarkan pemeriksaan di lapangan, kegiatan yang melebihi batas waktu SPK harus dikenakan denda sesuai dengan perundangan yang berlaku. Kemudian dia meminta perencanaan kegiatan fisik segera dimulai setelah APBD disahkan.
“Karena pada akhir bulan Januari 2017, BPK perwakilan Jawa Timur akan mengadakan pemeriksaan pendahuluan, memverifikasi ulang kegiatan tahun 2016 mulai bulan Januari sampai Desember, “ saran Agus Suyanto.

Bupati Fadeli yang hadir membuka Larwasda mengingatkan kepada seluruh Kepala SKPD agar serius menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Lamongan.

“Kepada seluruh Kepala SKPD agar serius menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Lamongan. Karena ini adalah salah satu cara untuk mewujudkan Kabupaten Lamongan yang good and clean governance sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Segala sesuatu yang masih bermasalah agar segera ditindaklanjuti dan dibenahi, “ kata Fadeli.jir

About redaksi

Check Also

img_9894-1.jpg

Bos Pasar Turi Henry J Gunawan Ditahan Kejaksaan

JatimMandiri, Surabaya – Setelah ditetapkan tersangka atas perkara penipuan dan penggelapan atas laporan notaris Caroline. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *