Home / KORUPCANG / Mantan Dirut Pelindo III kok Lolos Jeratan Korupsi?
Djarwo Surjanto dan istrinya, Yolanda Fiancisca alias Noni, disidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Foto: JM/BUDI MULYONO
Djarwo Surjanto dan istrinya, Yolanda Fiancisca alias Noni, disidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Foto: JM/BUDI MULYONO

Mantan Dirut Pelindo III kok Lolos Jeratan Korupsi?

JatimMandiri, Surabaya – Persidangan kasus dugaan pungutan liar (pungli) dwelling time di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (5/4). Sidang kali ini mengagendakan pembacaan dakwaan atas terdakwa I, Djarwo Surjanto dan terdakwa II, Yolanda Fiancisca alias Noni. Yang menjadi tanda tanya, Djarwo Surjanto yang mantan Direktur Utama (Dirut) Pelindo III itu, tak dijerat pidana korupsi dalam dakwaan primernya.

Pada persidangan yang diketuai Majelis Hakim Maxi Sigarlaki, kedua terdakwa pasangan suami istri ini disidangkan setempat secara bergantian. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Catherine dalam dakwaannya menyebutkan, terdakwa Djarwo selaku Dirut PT Pelindo III, bersama dengan Agusto Hutapea, Rahmat Satria, Firdiat Firman dan David Hutapea (berkas terpisah) pada tanggal 8 Oktober 2013-Oktober 2016 melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan terdakwa, lanjut Catherine, bertentangan dengan Permenhub nomor PM 6 tahun 2013, tentang jenis struktur dan golongan tarif jasa ke pelabuhan sebagaimana diubah dengan Permenhub nomer PM 15 tahun 2014. Perbuatan terdakwa dinilai menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu diri sendiri dan Mieke Yolanda Fiancisca alias Noni sebesar Rp 1.500.500.000,00 (Rp 1,5 miliar).

Selanjutnya, terdakwa diduga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang, yaitu terhadap pengguna jasa importir harus membayar supaya bisa keluar dari blok W karantina area TPS dengan memberikan uang pembayaran tarif handing, On Chasis, Plugging dan Monitoring, penumpukan, Stripping dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, melalui PT Akara Multi Karya sebesar Rp 84 miliar sampai Rp 141 miliar.

“Perbuatan terdakwa I merupakan tindak pidana pemerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP,” kata Jaksa Catherine dalam surat dakwaannya, Rabu (5/4).

Terdakwa Djarwo, sambung Catherine, disangka dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Istri Djarwo
Sementara untuk terdakwa Noni, Jaksa mendakwa dengan sangkaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

“Pembagian uang tersebut yakni, terdakwa Djarwo mendapat 25 persen, Firdiat Firman 25 persen, Rahmat Satria 25 persen, dan PT Akara mendapat 25 persen dari total Rp 1,5 miliar. Perbuatan ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2104 sampai 2016,” jelas Jaksa.

Catherine menambahkan, minggu depan akan mengajukan saksi-saksi dari piahk CV Chelsea Pratama, CV Cherry Fruit dan dari penyidik Bareskrim Mabes Polri. “Rencananya ada 4 (empat) orang saksi. Kita tunggu minggu depan,” tambahnya.

Usai pembacaan dakwaan, salah satu kuasa hukum terdakwa, Sudiman Sidabuke SH, mempertanyakan kontruksi dakwaan yang dibuat jaksa. Sudiman mempertanyakan dakwaan primer yang dijeratkan pada kedua kliennya. “Tidak ada korelasi hukumnya antara dakwaan subsider dan primernya,” tandas Sudiman pada majelis hakim yang diketuai Maxi Sigerlaki SH.

Meski demikian, konflik pendapat itu tak dilawan oleh tim penasihat hukum kedua terdakwa. Justru tim kuasa hukum terdakwa tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Justru meminta pada majelis hakim yang menangani perkara ini agar dilanjutkan ke tingkat pembuktian. “Kami tidak mengajukan eksepsi. Dilanjut saja ke pembuktian,” tutur Sudiman.

Sidang Terpisah
Sedangkan di ruang sidang lain, yakni ruang Garuda, dua terdakwa yakni Augusto Hutapea dan Rahmat Satria menjalani sidang dengan agenda dakwaan secara bergantian. Kedua terdakwa disangka atas tindak pidana pemerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dan juga disangka dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Seperti diketahui, kasus pungli dwelling time di Pelindo III ini terbongkar setelah Tim Saber Pungli Mabes Polri dibantu Polres Tanjung Perak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Augusto Hutapea pada November 2016.

Augusto sebagai Direktur PT Akara Multi Jaya yang merupakan rekanan PT Pelindo III itu ditangkap saat diduga mengambil uang pungli dari importir. Usai ditangkap dan diperiksa, Augusto menyebut nama beberapa pejabat Pelindo III yang menurutnya terlibat.

Atas pengakuan itu, penyidik akhirnya bergerak dan menggeledah ruang kerja Rahmat Satria, Direktur Operasional PT Pelindo III. Tak berhenti disitu, kasus ini akhirnya ternyata juga menjerat Djarwo Surjanto, Direktur Utama Pelindo III dan istrinya Mieke Yolanda. n

About redaksi

Check Also

Bupati Pamekasan saat ditangkap KPK.

Partai Demokrat Pastikan Bupati Pamekasan Bukan Pengurus

SURABAYA, JatimMandiri – Ditangkapnya Bupati Pamekasan H Ahmad Syafii oleh KPK membuat sejumlah partai pengusungnya …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *