Home / DIPOL / Jumlah Anggota DPRD Jatim Membengkak
Jumlah Anggota DPRD Jawa Timur 2019-2024 nanti bakal bertambah menjadi 120 orang.
Jumlah Anggota DPRD Jawa Timur 2019-2024 nanti bakal bertambah menjadi 120 orang.

Jumlah Anggota DPRD Jatim Membengkak

JatimMandiri, SURABAYA – Rancangan Undang-Undang Pemilu Pemilu sudah memasuki tahap akhir. Ada beberapa aturan baru mengenai penyelenggaraan pemilu yang dirumuskan oleh panja. Salah satunya mengenai jumlah daerah pemilihan (dapil) serta jumlah anggota KPU dan Bawaslu di Provinsi.

 

Nizar Zahro, Anggota Panitia Khusus RUU Pemilu mengatakan, untuk DPR RI dapil Jatim jumlahnya 11 sama dengan pemilu 2014 lalu. Namun untuk kursi DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapilnya membengkak, dari 11 Dapil kini menjadi 14 Dapil. Kursi DPRD Jatim terjadi pembengkakan, seperti Dapil I yang dulu Surabaya dan Sidoarjo, kini menjadi hanya Surabaya saja. Sedangkan Sidoarjo menjadi dapil II. Lalu Kota Kediri dan Kab Kediri menjadi dapil sendiri memisahkan diri dari Blitar dan Tulungagung. Kemudian Mojokerto dan Jombang juga berdiri sendiri. “Hitungannya dari jumlah penduduk, sehingga dapilnya bertambah dan kursi di DPRD Jatim juga bertambah dari 100 kursi menjadi 120 kursi,” ujar Nizar Zahro, kemarin (16/5).

Untuk jumlah komisioner KPU dan Bawaslu, Nizar mengatakan banyak perubahan. Di Jawa Timur misalnya, Komisioner KPU Provinsi, jumlahnya naik dari lima menjadi tujuh. Sama halnya dengan Bawaslu Provinsi Jatim dari jumlahnya 3 juga menjadi tujuh. “Di Provinsi yang lain juga terjadi perubahan,” kata Nizar.

Sementara itu, jumlah untuk komisioner KPU di Kabupaten – kabupaten juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya seluruh Kabupaten-kota jumlah komisioner 5 orang, maka saat ini disesuaikan dengan jumlah penduduknya.  “Di Kabupaten-kota di Jawa Timur, jumlah komisionernya ada yang tiga orang, ada juga yang tetap lima orang,” ujar politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.

 

Dalam draft keputusan pansus/panja, syarat usia untuk KPU RI paling rendah 40 tahun, KPU Provinsi 35 Tahun dan KPU Kabupaten – Kota 30 Tahun. Urusan batas usia ini diprotes keras masyarakat. Salah satunya oleh Rofiqi Putra Permana, Peneliti Nusantara Centre Indonesia ini menilai ada diskriminasi terhadap anak – anak muda. Sebab syarat usia untuk menjadi komisioner KPU Provinsi minimal 35 Tahun. Padahal dalam aturan yang lama, UU No 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pemilu, syarat usianya 30 Tahun. “Dasar penetapan minimal usia ini tidak masuk akal, dan kental sekali diskriminasi terhadap golongan muda,” ujar Mahasiswa S2 Politik Universitas Indonesia ini.

Menurutnya, aturan soal usia harusnya tidak boleh menimbulkan diskriminasi dan menghambat kesempatan bagi setiap warga negara, khususnya kaum muda. Anak muda juga punya hak ikut terlibat dalam proses pemerintahan, menjadi penyelenggara pemilu. “Kami usul, jika masih ada ruang untuk perubahan, sebaiknya tidak ada batasan usia atau minimal seperti aturan sebelumnya,” ujar fungsionaris PB HMI ini. rko

 

JUMLAH DAPIL DAN KURSI DPRD JAWA TIMUR 2019

DAPIL KOTA / KABUPATEN KURSI
I SURABAYA 8
II SIDOARJO 5
III Kab/Kota Probolinggo

Kab/Kota Pasuruan

9
IV Banyuwangi

Bondowoso

Situbondo

9
V Lumajang

Jember

11
VI Kab/Kota Malang

Batu

11
VII Kab/Kota Blitar

Tulungagung

7
VIII Kab/Kota Kediri 6
IX Pacitan

Ponorogo

Trenggalek

Magetan

Ngawi

12
X Kab/Kota Mojokerto

Jombang

8

 

XI Kab/Kota Madiun

Nganjuk

6
XII Bojonegoro

Tuban

8
XIII Lamongan

Gresik

8
XIV Bangkalan

Sampang

Pamekasan

Sumenep

12

Sumber : Pansus RUU Pemilu 2017

About redaksi

Check Also

Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadad mendapat ucapan ulang tahun dari Guru Madin di Pasuruan Jawa Timur.

Sekretaris Gerindra Jatim Dapat Kado Dari Guru Madin

JatimMandiri, PASURUAN – Tidak disangka-sangka, kejutan selalu saja menghampiri Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Timur …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *