Home / OTODA / Tabrak Aturan, Bila Wabup Fadhilah Dilantik Jadi Bupati Sampang
Haryono Abdul Bari (kiri) bersama Alm Bupati Sampang Fannan Hasib beberapa waktu yang lalu.
Haryono Abdul Bari (kiri) bersama Alm Bupati Sampang Fannan Hasib beberapa waktu yang lalu.

Tabrak Aturan, Bila Wabup Fadhilah Dilantik Jadi Bupati Sampang

JatimMandiri, Sampang – Rencana Wakil Bupati Sampang untuk naik jadi Bupati Sampang pasca  kekosongan jabatan Bupati Sampang KH. A. Fanan Hasib yang telah meninggal dunia bisa gagal. Gubernur Jatim Soekarwo pun mencari banyak masukan yurisprudensi termasuk ke Menteri Dalam Negeri untuk mengatasi masalah ini.

Pasalnya, persoalan kekosongan jabatan Bupati di Kabupaten Sampang baru pertama kali di tingkat nasional yang wakil Bupatinya saat ini, yakni Fadilah Budiono sudah pernah menjabat Bupati Dua periode, sehingga tidak otomatis menjadi Bupati.

Haryono Abdul Bari salah satu tokoh asal Kabupaten Sampang yang juga mantan DPRD Provinsi Jawa Timur, ia mengatakan Wabub Sampang tidak otomatis menganti bupati yang meninggal dunia dan aturannya sudah jelas. Coba dilihat undang-undang dibaca dengan lengkap, undang- undang pemerintahan daerah, sedangkan tata caranya menggunakan peraturan pemerintah. Landasan aturan ada hirarki, yakni Undang- undang nomor 10 tahun 2016.

Ada dua aturan mendasar yang membatasi periode jabatan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota, diantaranya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, undang-undang nomor 10 tahun 2016, tentang pemilihan gubernur, Bupati, Wali Kota. “Jika kita cermati Pasal 60 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tersebut, dinyatakan bahwa Bupati hanya boleh dua kali. Kemudian pasal 162 undang-undang nomor 10 tahun 2016, sama juga membatasi dua kali periode jabatan,” jelas Haryono yang akrab disapa HAB,

Lebih lanjut HAB mengatakan, ketika Bupati meninggal dunia, ada tata cara dan mekanismenya di pasal 173 undang-undang nomor 10 tahun 2016, hanya tidak boleh lupa, pasal 173 ayat 8 mengikat pasti, bahwa Ketentuan mengenai tata cara pengisian Gubernur. Bupati, Wali kota, diatur dalam peraturan Pemerintah atau PP (bukan PKPU), sedangkan peraturan pemerintah yang ada, nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. “Lalu siapakah yang memenuhi syarat calon menjadi Bupati cukup jelas dan tegas, dalam pasal 7 ayat n. Berbunyi belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Selama dua kali jabatan yang sama,” terang Haryono.

Menurutnya, kekosongan jabatan Bupati Sampang yang meninggal ini, Wabub Fadilah, cukup menjalankan surat sebelumnya yaitu Plt, yang diawasi langsung oleh Gubernur dan dikoordinasikan dengan Gubernur atas nama pemerintah pusat. Seandainya masa bakti periode Bupati yang ditinggalkan lebih dari 18 bulan, maka partai pengusung dapat melakukan usulan penganti pada sidang paripurna DPRD.
“Sehingga kesimpulannya Fadilah sebagai Wabub tidak bisa lagi atau diangkat menjadi Bupati Sampang. atauran yang sudah jelas tersebut agar bisa diketahui dan dipahami masyarakat, jadi sekali lagi saya tegaskan tidak ada kekosongan aturan untuk menjadi rujukan, oleh sebab itu, polemik tekait persoalan jabatan Bupati Sampang sudah jelas dan tegas,” pungkas Haryono yang disebut-sebut bakal maju dalam Pilkada Sampang 2018 ini. rko

About redaksi

Check Also

Wagub Jatim Saifullah Yusuf disela pembukaan Musyawarah Kerja 1439 H Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji International Travel Mart (Hitmart) di Hotel JW Marriot Surabaya, Selasa (10/10).

Travel Umroh Rugikan Jamaah, Gus Ipul : Ijinnya Bisa dicabut!

JatimMandiri, Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf meminta penyelenggara umroh dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *