Home / HUKDIL / BPBD dan DPD RI Bahas RUU Penanggulangan Kebencanaan
dari kanan ke kiri staf ahli PPUU DPD RI Aan Eko Widiarto, Sekretaris BPBD Jatim, Fatturrahman dan Ketua Pusat Studi Bencana dan Lingkungan Unitomo  Hendro Wardono, memimpin diskusi bertajuk Fokus Group Discussion Uji Shahih tentang perubahan, Undang-Undang 24 tahun 2007 tetang penanggulangan bencana di kantor BPBD Jatim, Kamis,  (8/6).
dari kanan ke kiri staf ahli PPUU DPD RI Aan Eko Widiarto, Sekretaris BPBD Jatim, Fatturrahman dan Ketua Pusat Studi Bencana dan Lingkungan Unitomo Hendro Wardono, memimpin diskusi bertajuk Fokus Group Discussion Uji Shahih tentang perubahan, Undang-Undang 24 tahun 2007 tetang penanggulangan bencana di kantor BPBD Jatim, Kamis, (8/6).

BPBD dan DPD RI Bahas RUU Penanggulangan Kebencanaan

JatimMandiri, Surabaya – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Rapat Kerja dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jatim. Rapat ini dilakukan dalam rangka pengayaan materi dan menghimpun pandangan yang konstruktif untuk penyempurnaan UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Rapat bertajuk Fokus Group Discussion Uji Shahih tentang perubahan, Undang-Undang 24 tahun 2007 tetang penanggulangan bencana itu dibuka, Kepala BPBD Jatim sudharmawan, Kamis,  (8/6).

Usai pembukan diskusi dimulai dengan paparan, dari staf ahli PPUU DPD RI Aan Eko Widiarto, dan Ketua Pusat Studi Bencana dan Lingkungan Unitomo  Hendro Wardono.

Dalam diskusi yang dipimpin Sekretaris BPBD Jatim, Fatturrahman tersebut  mengutarakan tiga pokok persoalan yang perlu dibahas dalam RUU 24/2007. Yakni, Ketentuan umum konsep kebncanaan,redaksional dan problem penanggulangan bencana.

Aan Eko Widiarto mengutarakan, yang dibahas dalam ketentuan umum  di antaranya mengubah  pengertian kebencanaan sesuai pasal 1 angka 1 dengan memasukkan aspek kapasitas ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Serta usulan menghapus pasal 1 angka 4 yang berbunyi bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat.

Dalam diskusi itu juga diungkap  adanya dukungan penganggaran baik di pusat maupun di daerah oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan alokasi anggaran penanggulangan bencana dengan mendorong kebijakan penanggulangan bencana sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan.

Minimal anggaran kebencanaan dialokasikan sebanyak 1 persen baik dari APBD maupun APBN, khusus untuk daerah yang rawan bencana di Indonesia, pemerintah pusat secara khusus mengalokasikan anggaran kebencanaan.

Dalam diskusi tersebut sejumlah peserta cukup aktif memberikan masukan, di antaranya dari Kalaksa Kabupaten Lamongan, Suprapto. Dirinya meminta agar unsur dewan pengarah dihapus. ia lebih setujuh  susunan kelembagaan langsung dari BPPB.

Usulan lainnya diutarakan  Djoko,  Kalaksa Kabupaten Trenggalek. Kata dia, status DAMKAR yang keluar kembali dimasukkan sebagaimana Basarnas, kunci dari bergabungnya unsur tersebut menurutnya lebih pada kepiawaian koordinasi di lapangan.

Hadir dalam Diskusi tersebut, 10 orang anggota DPD RI  di antaranyta, Muh Afnan Hadikusumo, kemudian Abdul Kodir Amir Hartono, lalu  Intsiawati Ayus, lalu  Eni Khairani, Hery Erfian, abdul Aziz Khafia, Syafrudin Atasoge. Juga Abdul Jabar Toba, Anna Latuconsina dan Jacob Esau Komigi dari Provinsi Papua Barat

About redaksi

Check Also

img_9894-1.jpg

Bos Pasar Turi Henry J Gunawan Ditahan Kejaksaan

JatimMandiri, Surabaya – Setelah ditetapkan tersangka atas perkara penipuan dan penggelapan atas laporan notaris Caroline. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *