Home / HUKDIL / Kejaksaan Usut Dana Jasmas Rp 12 Miliar di DPRD
jatimmandiri Didik Farkhan KORUPSI-JASMAS1

Kejaksaan Usut Dana Jasmas Rp 12 Miliar di DPRD

JatimMandiri, Surabaya – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya rupanya tak puas, jika hanya mengungkap dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2014 ke Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cahaya Abadi sebesar Rp 4,4 miliar. Kini, Korps Adhyaksa pimpinan Didik Farkhan ini juga mengusut dugaan penyelewengan dana jaring aspirasi masyarakat (jasmas) tahun 2016 senilai Rp 12 miliar. Kasus ini disebut-sebut melibatkan anggota DPRD Surabaya, karena pengajuan dana jasmas ke Pemkot Surabaya melalui mereka.

————–

 

Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi mengungkapkan pihaknya menyelidiki penyelewengan dana jasmas, setelah mendapat pengaduan masyarakat.  “Baru kita terima kemarin, sekarang  data tersebut masih telah oleh bidang Intelijen,” ujar Didik di ruang kerjanya, Jumat (4/8/2017).

 

Namun jaksa asal Bojonegoro ini mengaku belum memelajari secara detail data yang diadukan tersebut. “Terkait pengadaan terop, kursi, meja dan sound system yang dibeli dari dana hibah Pemkot Surabaya Tahun 2016,” sambungnya.

“Terkait pengadaan terop, kursi, meja dan sound system yang dibeli dari dana hibah Pemkot Surabaya Tahun 2016,”

 

Dia juga mengatakan akan segera melakukan penyelidikan terkait indikasi penyimpangan dana jasmas tersebut. “Kalau memang hasil telaah kami menemukan adanya indikasi potensi kerugian negara, tentu saja kami akan lakukan penyelidikan lebih dalam,” terang Didik.

 

Terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya, Heru Kamarullah membenarkan adanya penyelidikan dugaan korupsi dana hibah, tapi bukan di DPRD Kota Surabaya. Menurut Heru, bidang Pidsus Kejari Surabaya memang sedang melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi penerimaan hibah di Surabaya. Tapi dalam penyelidikan ini, Heru mengaku belum menyebut keterlibatan instansi-instansi yang berwenang dalam hal dana hibah. Sebab, penyelidik masih perlu mengumpulkan data-data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

 

“Intinya penyelidikan ini menyisir penerimaan dana hibah di Kota Surabaya. Karena penyelidikan, kami belum bisa terlalu banyak memberikan informasi,” kata Heru Kamarullah.

 

Apakah dugaan korupsi dana hibah ini menyeret anggota DPRD Kota Surabaya atau Pemkot Surabaya, Heru enggan merincikan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini penyelidik Pidsus sedang melakukan puldata dan pulbaket dalam kasus dana hibah ini. Pihaknya juga enggan merincikan detail dengan alasan dapat mengganggu penyelidikan.

 

“Penyelidikan ini belum matang, dan perlu menggali bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada. Kalau saya sebut instansi A atau B (DPRD atau Pemkot, red) nantinya takut salah,” ucapnya.

 

Ditanya terkait kelanjutan penyelidikan ini, Heru menambahkan, saat ini penyelidik Pidsus sedang memintai keterangan lima orang yang berkompeten atas kasus ini. Sayangnya Ia enggan merincikan siapa saja lima orang tersebut. “Ada lima orang yang dimintai keterangan. Nanti kalau sudah penyidikan akan kita informasikan. Karena penyelidikan, kalau diumbar takutnya nanti barang buktinya hilang dan penyelidikan ini terganggu,” tegasnya.

About redaksi

Check Also

img_9894-1.jpg

Bos Pasar Turi Henry J Gunawan Ditahan Kejaksaan

JatimMandiri, Surabaya – Setelah ditetapkan tersangka atas perkara penipuan dan penggelapan atas laporan notaris Caroline. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *