Home / OTODA / PEMKOT / Banyak Soal di Pengupahan, DPD Uji Sahih RUU Sistem Pengupahan
dari kiri ke kanan – Anggota DPD RI Jatim Emilia Contessa, Bupati Gresik  Sambari Halim R, dan Abdul Aziz anggota Wakil Ketua Komite III DPD RI, dalam seminar Uji Sahih RUU Sistem Pengupahan di Kabupaten Gresik, Senin, (2/10).
dari kiri ke kanan – Anggota DPD RI Jatim Emilia Contessa, Bupati Gresik Sambari Halim R, dan Abdul Aziz anggota Wakil Ketua Komite III DPD RI, dalam seminar Uji Sahih RUU Sistem Pengupahan di Kabupaten Gresik, Senin, (2/10).

Banyak Soal di Pengupahan, DPD Uji Sahih RUU Sistem Pengupahan

JatimMandiri, Surabaya –  Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)  mencermati persoalan pengupahan yang kerap menjadi gaduh setiap tahun di Indonesia. Mereka melihat ada sistem yang perlu disempurnakan dalam rumus pengupahan. Untuk itu DPD menginisiasi RUU Sistem Pengupahan.

RUU Sistem Pengupahan itu Senin, (2/10) dibahas dalam seminar bertajuk  Uji Sahih RUU Sistem Pengupahan oleh DPD bersama sejumlah stake holder di kantor Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Dalam uji sahih itu mereka membahas sejumlah isu pengupahan yang kerap menjadi soal.

Di antaranya persoalan perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja terus bergulir, kemudian unjuk rasa tiap tahun untuk menuntuk kenaikan upah minimum, lalu tingginya upah yang berimbas terhadap harga produk  sehingga sulit untuk bersaing dipasaran, dan belum terintegrasinya peraturan pengupahan dalam satu payung hukum berbentu Undang – undang.

Abdul Aziz Wakil ketua Komite III DPD RI mengatakan, tujuan RUU ini unytuk mewujudkan sistem pengupahan yang layak dan berdaya saing. Mampu memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan menjamin keberlangsungan usaha.

Lebih jauh Abdul aziz mengatakan di RUU itu juga  mengungkap soal perlindungan upah. Seperti, setiap pekerja berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya, kemudian besaran upah ditetapkan berdasarkan waktu dan satuan hasil. Lalu struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.

Di perlindungan upah, masih kata Abdul Aziz juga dibahas kewajiban pengusaha untuk membayar upah pada waktu yang telah dijanjikan antara pengusaha dengan buruh. Lalu pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup atau meningkatkan produktivitas kerja dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.

Emilia Contessa rombongan menambahkan, Komite III DPD RI menambahkan,  saat ini, penetapan upah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang merupakan turunan dari UU Nomor 13 Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan.

Meski demikian untuk merealisasi RUU tentang Sistim Pengupahan menjadi penting karena mengatur sistem pengupahan sehingga mampu memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan meningkatkan kualitas penghidupannya serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam pengupahan untuk menjaga biaya produksinya.

Selain soal RUU Emilia juga menyinggung soal banyaknya tenaga kerja Indonesia yang beralih profesi menjadi pengemudi taksi online maupun ojek online. Seharusnya kata Emilia pemerintah memberikan perlindungan dan membuka seluas – luasnya peluang kerja untuk mereka.

Disisi lain, masuknya tenaga kerja asing di Indonesia juga tidak kalah besar. Baik mereka yang masuk dengan legal maupun non legal. “Saya khawatir tenaga kerja kita akan kalah dengan mereka. Ini yang harus kita sadari sejak dini,” ujar penyanyi yang tenar di era 80 an tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, semua pihak mendukung dan mendorong DPD-RI menyusun dan membahas RUU tentang Sistem Pengupahan.

Hadir dalam seminar Uji Sahih itu, Komite III DPD RI    yakni, Abdul Aziz, SH (Sumatera Selatan), Emilia Contessa (Jawa timur), Rafli (Aceh), dedi Iskandar Batubara (sumatera Utara), RoKoes Idayah,  Uli Rosti Purba (Riau) ,Rini Damayanti John Latif,  KH Muslihuddin Abdurrasyid serta sejumlah anggota lainnya.  (arf)

About redaksi

Check Also

Suasana salah satu swalayan di Surabaya yang Perda nya akan dievaluasi lagi.

Kaji Ulang Perda Swalayan di Surabaya

JatimMandiri, SURABAYA – Terkait peraturan minimarket dan Swalayan yang tidak boleh lagi buka selama 24 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *