Home / OTODA / GOVERNMENT / APBD Jatim 2018 Rp 30,7 Triliun Digedok
img_1161.jpg

APBD Jatim 2018 Rp 30,7 Triliun Digedok

JatimMandiri, Surabaya – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim tahun Anggaran (T.A) 2018 akhirnya resmi disahkan dan disetujui oleh Gubernur dan DPRD Jatim di rapat paripurna, Jumat (10/11). Adapun kekuatan APBD 2018 Jatim yaitu Pendapatan Daerah Rp29.024.305.633.760 dan Belanja Daerah Rp 30.762.055.383.826.

Juru bicara Fraksi PKS Jatim, Ir. H. Artono di DPRD Jatim mengatakan Fraksi PKS Jatim dapat menyetujui dan menerima APBD 2018 Jatim menjadi Peraturan Daerah (perda). Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Salah satunya mengoptimalkan mobilisasi sumber dana lain termasuk sumber dana masyarakat. Maupun dunia usaha CSR. “Goalnya atau tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” tegasnya.

Oleh karena itu target RPJMD 2014 – 2019 yaitu mengangkat kemiskinan di Jatim lebih baik lagi. Sehingga kesejahteraan masyarakat miskin lebih postif dan bisa dilanjutkan oleh pemimpin baru.

Senada, Juru bicara Fraksi PDIP Jatim, Suharti mengatakan fraksi PDIP Jatim  dapat menerima dan menyetujui rancangan APBD Jatim 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.

Antara lain perlu adanya perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan tenaga PTT kesehatan di Ponkesdes Se Jatim, dengan memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. “Perlu juga kajian ulang mengenai jenis – jenis pelatihan kerja di UPT – UPT Ketenagakerjaan,” jelas Suharti, dalam sidang paripurna kemarin (10/11).

Sementara itu ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar mengatakan fokus APBD 2018 ini nanti yaitu mengurangi kemiskinan dan mempercepat IPM di Jatim terutama di wilayah Madura dan Probolinggo. Pasalnya di daerah tersebut belum menunjukkan peningkatan yang signifikan terkait kemiskinan.

DPRD Jatim sepakat memperpendek disparitas wilayah dengan memperbaiki masalah infrastruktur di Jatim.  “Kami menyambut postif langkah provinsi untuk membantu sekolah madin dan pesantren. Hal ini dilakukan sebagai mengurangi IPM dan angka buta huruf di Jatim,” ujar Halim yang juga Ketua DPW PKB Jatim.

Sementara itu Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan bahwa APBD 2018 ini fokus pada pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Karena dua hal itulah yang menjadi penyebab minculnya kemiskinan. “Kesehatan dan pendidikan ini sangat penting, kita perbaiki dengan memberikan support anggaran. Terutama di Madura dan Probolinggo yang tingkat kemiskinan masih tinggi,” jelas Soekarwo, kemarin.

Menurut Soekarwo, Untuk Pendidikan juga disiapkan secara matang untuk menghadapi bonus demografi di Jatim tahun 2019 mendatang. Dimana jumlah usia produktif yakni 15- 64 tahun sebanyak 69,74 persen.

Selain itu, pendidikan ini untuk menyiapkan lulusan SMK yang terkreditasi, sehingga mengurangi jumlah pengangguran.  “Setiap tahun ada 326 ribu tenaga kerja baru, sehingga kita harus berkerja keras termasuk menyiapkan lulusan yang link and match dengan industri yang membutuhkan,” pungkas gubernur dua periode ini. Rko

About redaksi

Check Also

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Heri Sugihono.

Panggil Dinkes dan BPOM, Komisi E Antisipasi Peredaran Obat PCC di Jatim

  JatimMandiri, SURABAYA – DPRD Jawa Timur langsung melakukan gerak cepat pasca jatuhnya korban puluhan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *