Home / HUKDIL / DPRD Jatim Kawal Kasus Kekerasan Dokter di Sampang
jatimmandiri benyamin

DPRD Jatim Kawal Kasus Kekerasan Dokter di Sampang

JatimMandiri, Surabaya – Aksi kekerasan yang dilakukan oleh Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kab. Sampang Abdullah Hidayat kepada dokter intership, Sulis Sulit akan dikawal Komisi A DPRD Jatim. Meskipun kasusnya sudah selesai, namun paling tidak kejadian jangan terjadi kembali. Mengingat sebagai seorang tokoh masyarakat dalam perbuatan seharusnya lebih bijaksana dan tidak ada sikap main hakim sendiri.

   Anggota Komisi A DPRD Jatim, dr Benyamin Kristianto menegaskan jika dalam aturannya disetiap rumah sakit faskes (fasilitas kesehatan) atau puskesmas semua memiliki SOP (standar operasional prosedur). Dan dibeberapa Unit gawat darurat (UGD) mengunakan sistem trias. Dimana disana ada warna hijau, merah hingga hitam.

“Artinya jika ada pasien yang datang hanya sakit pilek saja, maka dia bisa dimasukan dalam standar hijau artinya penanagannya tidak terlalu emergency. Terkecuali ada pasien meski dia datang terakhir, namun kondisinya gawat, maka dia masuk status hitam dan segera mendapat pertolongan,’’ tegas pria yang juga politisi dari Gerindra ini, Senin (6/11).

     Karenanya, dalam menangani pasien, seorang dokter sudah memiliki SOP. Sebaliknya, jika ad apasien dan keluarga pasien tidak terima dalam penanganan dokter, mereka bisa melayangkan protes ke rumah sakit atau ke IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Bukan sebaliknya melakukan tindak kekerasan yang itu justru merugikan dia sendiri yang akan maju dalam Cawabup Sampang dan dokter yang menanganinya.

     ‘’Apalagi dokter itu perempuan. Hal itu memang sangat disayangkan. Dimana seorang tokoh masyarakat memberikan contoh yang lebih baik.   Kedepannya, harapan kami tidak ada lagi ada kekerasan. Sementara untuk  permintaan maaf harus dipublikasikan, hal ini sebagai antisipasi kejadian ini tidak terjadi kembali di kemudian hari,’’ lanjutnya.

   Terpisah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Miftahul Ulum mengatakan Indonesia sebagai negara hukum, seseorang tidak bisa main sendiri. Apalagi seorang tokoh atau ditokohkan harus bisa menjaga diri, karena tokoh menjadi panutan. Sebaliknya, kalau yang bersangkutan tidak bisa menjaga diri, maka orang  bertanya tokoh macam seperti apa dia.

    ‘’Profesi dokter perlu dihormati karena punya mekanisme dan SOP sendiri-sendiri. Kalu tidak memuaskan tidak perlu kekerasan, dan bisa klarifikasi ke rumah sakit atau IDI Jatim,’’ lanjutnya. rko

About redaksi

Check Also

Pimpinan DPRD Surabaya (dok)

DPRD Cuci Tangan Soal Kasus Jasmas 12 M di Kejaksaan

JatimMandiri, Surabaya – Pimpinan DPRD Kota Surabaya menolak disebut terlibat dalam persoalan dana hibah Jaring …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *