Home / HUKDIL / Warga Laporkan Pemkab Trenggalek ke Polda Jatim
Perwakilan warga Trenggalek Joko dan Budiman di Polda Jatim, Rabu (15/11).
Perwakilan warga Trenggalek Joko dan Budiman di Polda Jatim, Rabu (15/11).

Warga Laporkan Pemkab Trenggalek ke Polda Jatim

 

JatimMandiri, Surabaya – Stigma Pemerintah Kabupaten Trenggalek bersih dari masalah mulai digoyang warganya sendiri. Rabu (15/11),  rombongan satu bus warga  Trenggalek  datang ke Polda Jatim untuk melaporkan praktek-praktek kongkalikong pengadaan barang di kabupaten yang dipimpin Emil E Dardak ini.

 

Koordinator masyarakat Trenggalek, Joko Prasetyo dan Budiman Ahmad langsung mendatangi Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim. Sesampainya disana, ia melaporkan adanya kejanggalan dinas-dinas (OPD) di Kabupaten Trenggalek. “Dari Petugas SPKT tadi disuruh langsung diperintahkan ke Ditreskrimsus, langsung melapor kesana, tanpa harus ke SPKT tidak apa-apa,” tegas Joko, Rabu siang (15/11).

 

Sekitar pukul 14.45 WIB, Joko menuju Ditreskrimsus Polda Jatim melaporkan perihal dugaan Tindak Pidana Korupsi yang ada di wilayahnya. “Tadi laporan sudah dinyatakan lengkap, tapi nanti saat dipanggil lagi harus membawa beberapa berkas yang lebih banyak lagi,” papar Joko serius.

Joko menyebutkan laporan terkait dugaan penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Trenggalek itupun tidak terbatas dalam tahun 2017. Menurutnya, ada kasus yang temuan dari teman-temannya sebelum 2017, misalnya ditahun 2016. “Kami merasa pelanggaran ini sudah berjalan bertahun-tahun, kami berusaha untuk membenahi itu, tapi kenyataannya sulit, jadi kami tempuh jalur hukum,” tandas Joko pada Rabu (15/11).

Terkait CV dalam pelaporannya, Joko mengaku tidak bisa membukanya ke publik. Sebab, lanjut Joko meliputi beberapa elemen tersebut berada dalam berkas-berkas miliknya yak tak turut serta dibawanya dalam pelaporannya.

“Yang kami laporkan terkait masalah kebijakan, artinya kami laporkan dalam beberapa lampiran saja yang kami bawa sekarang, sisanya masih dirumah,” pungkasnya.

 

Ia lantas sedikit menceritakan perihal laporannya yakni terkait dengan adanya paket pekerjaan kontruksi yang lewat penunjukan langsung sebanyak 9 paket dikerjakan satu CV (perusahaan). Kemudian ada CV yang juga sama ditunjuk langsung membangun atau rehabilitasi drainase lingkungan, Desa Gembleb Kecamatan Pogalan. “Kami melaporkan dinas yang ada di Kabupaten Trenggalek, tapi mohon maaf ada banyak elemen, jadi belum bisa kami beberkan sekarang,” papar Joko.

 

Berapa potensi permasalahan di Trenggalek muncul karena ada dugaan over kapasitas dalam melakukan pekerjaan dalam tenggang waktu yang bersamaan, yakni mereka melakukan pengerjaan lima paket. Kemudian item badan usaha jasa konstruksi yang menjalankan pekerjaan sebenarnya tidak sesuai bidang pekerjaan. Diduga kuat dalam kebijakan ini ada penyalahgunaan wewenang di Kabupaten Trenggalek. “Jadi, arahnya ke penyalahgunaan kewenangan atau SKPD terkait,” tuturnya.

Namun, saat disinggung apakah ada atau tidak kaitannya dengan Bupati Trenggalek, Emil Dardak Joko menyebutkan,  secara kapasitas, penggunaan anggaran APBD bupati seharusnya mengetahui. “Seharusnya Bupati sih tahu hal ini, tapi masalah itu, tergantung pihak Polda Jatim yang mengembangkan kasus ini, jadi saya dan rekan-rekan tidak bisa menyimpulkan,” pungjas Joko. nt

About redaksi

Check Also

Pimpinan DPRD Surabaya (dok)

DPRD Cuci Tangan Soal Kasus Jasmas 12 M di Kejaksaan

JatimMandiri, Surabaya – Pimpinan DPRD Kota Surabaya menolak disebut terlibat dalam persoalan dana hibah Jaring …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *