Pelayanan Publik Meningkat | Kemenkeu Gelontor Dana Intensif Rp75 Miliar

JATIMMANDIRI, Banyuwangi – Kabupaten Banyuwangi baru saja mendapatkan dana insentif daerah (DID) dari Kementerian Keuangan. Insentif ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengelolaan keuangan yang baik dan peningkatan kinerja pelayanan publik di Banyuwangi.

Dana insentif yang diberikan sendiri mencapai Rp 75 miliar. “Setelah saya datang kesini, memang layak jika Kemenkeu kasih reward Rp 75 miliar buat Banyuwangi. Di Banyuwangi ini terlihat sekali pembangunannya dilakukan secara terencana dan ada arahnya,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Budiarso Teguh saat berkunjung ke Banyuwangi, Jumat (23/2/2018).

Menurut Budiarso, Banyuwangi ditetapkan sebagai salah satu daerah terbaik dalam hal pengelolaan keuangan daerah karena berhasil memenangkan tujuh dari sepuluh indikator, di antaranya keberhasilan penurunan angka kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), pelayanan dasar bidang kesehatan, infrastruktur, serta penyelenggaraan pemerintahan.

“Memang Kemenkeu tidak hanya bicara pengelolaan secara administratif, tapi juga dampak program pembangunan ke masyarakat. Imbas positif pembangunan harus terasa, rigid, karena ada indikatornya, seperti peningkatan pendapatan perkapita dan penurunan kemiskinan. Dan itu terlihat di Banyuwangi,” tambah Budiarso.

Terkait pengelolaan keuangan pemerintahan desa, Budiarso juga mengapresiasi program e-village budgeting dan e-monitoring yang dimiliki kabupaten paling timur di Jawa Timur ini.

Ini belum termasuk perencanaan keuangan desa yang terkoneksi dengan sistem perencanaan kabupaten, sekaligus ada pemantauan perkembangan berbagai proyek pembangunan di desa-desa dengan memanfaatkan data geospasial.

“Ini pekerjaan rumah buat Banyuwangi, untuk bisa melakukan pemerataan kemampuan semua perangkat desanya sehingga aturan dari pusat tentang dana desa bisa cepat dipahami dan dilaksanakan dengan baik agar hasilnya tepat sasaran,” jelas Budiarso.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Banyuwangi telah menjadikan desa sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan. Program itu dibangun dalam sebuah payung yang disebutnya ‘Smart Kampung’.

“Kini, sudah banyak wewenang yang sudah mulai kami limpahkan ke desa. Desa sudah kami ajak sinergi untuk mengentaskan masalah pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan warga. Bedah rumah, anak putus sekolah, warga sakit sudah harus menjadi tanggung jawab desa penanganannya karena kami telah menyediakan berbagai program untuk masalah tersebut,” kata Anas. (Iwd/dtk/rko)

About redaksi

Check Also

BANJIR BANDANG TERJANG BANYUWANGI, 325 RUMAH RUSAK

Post Views: 26 JatimMandiri, Banyuwangi – Hujan deras turun di lereng Gunung Raung di wilayah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

JatimMandiri
Assign a menu in the Left Menu options.