Video Pendek Syahri Mulyo mengacungkan salam dua jari agar tim dan relawannya terus berjuang.

SYAHRI MULYO PAMIT

Calon bupati Tulungagung Incumbent Syahri Mulyo sampai tadi malam masih sembunyi dari kejaran KPK. Diduga kuat, ada backing kuat, agar Kader PDI Perjuangan ini tetap berstatus DPO sampai coblosan 27 Juni nanti. Sementara itu, Walikota Blitar sudah diperiksa dan pakai seragam oranye khas KPK.

 

JatimMandiri, TULUNGAGUNG – Pasca ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi buron Komisi Pemberantasan Korupsi, Mantan Bupati Tulungagung muncul dalam video pendek. Syahri Mulyo yang sekaligus calon bupati nomor urut dua, ini dalam rilis video yang awalnya tersebar Sabtu dini hari menjelang sahur (9/6/2018) itu seakan-akan berpamitan kepada semua pendukungnya.

Dalam video berdurasi 28 detik ini Syahri yang tampak berada di salah satu kamar hotel ini mengaku menjadi korban politik Namun Syahri berpesan kepada para simpatisan untuk tetap semangat memenangkan Sahto (Syahri Mulyo-Maryoto Birowo). Harapannya Sahto menang dan Maryoto Birowo dilantik menjadi bupati Tulungagung periode mendatang. Meskipun tanpa didampingi Syahri Mulyo.

Berikut pernyataan lengkap Syahri Mulyo yang disebar melalui video di sejumlah grup whatsapp.

Kepada relawan dan simpatisan Sahto, Biarlah saya menjadi korban politik Saya harap semangatlah berjuang untuk tetap memenangkan Sahto pada tanggal 27 Juni 2018 yang akan datang dan pak Maryoto bisa dilantik untuk periode yang akan datang.

“Salam dua jari, lanjutkan,” ucap Syahri Mulyo mengakhiri video pendeknya.

Video ini seolah mengisyaratkan mantan Anggota DPRD Jatim periode 2004-2009 itu akan menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belum ada tim pemenangan yang mengnfirmasi soal video pendek ini. namun sempat beredar kabar jika SM ini akan dibiarkan menjadi DPO sampai ia menyerahkan diri. Soal waktu menyerahkan diri ke KPK masih tidak jelas. “Bisa saja usai lebaran, tapi bisa juga usai coblosan,” ujar seorang sumber di internal politisi Tulungagung, kemarin. “Tapi yang pasti SM akan menyerahkan diri, itu video adalah bukti dia sudah pamitan dan menyerahkan posisinya sebagai bupati kepada Maryoto,” ungkapnya lagi.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Syahri Mulyo sebagai tersangka kasus suap proyek peningkatan jalan di Tulungagung. Namun keberadaannya belum diketahui. KPK menghimbau Syahri menyerahkan diri.

 

Kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi rumah Syahri Mulyo, tersangka kasus suap di Jalan Raya Ngantru, Sabtu (9/6/2018) pukul 09.15 WIB.

Ada empat mobil yang langsung masuk ke halaman dalam rumah berukuran besar ini. Kedatangan personil KPK dikawal polisi dari Polres Tulungagung dan Polsek Ngantru.

Polisi menjaga dengan ketat pintu gerbang depan yang langsung ditutup Sementara para perwira dari Polres Tulungagung, seperti Kabag Ops dan Kasat Reskrim berada di halaman dalam.

 

Tanggapan KPK

Apa kata KPK soal keberadaan video pendek dengan slogan ‘korban politik’ dari SM itu?”Oh itu, 27 Juni itu pilkada maksudnya ya? Baguslah, yang bersangkutan meminta pilkada tidak terganggu, dan kelanjutan program yang bersangkutan bersama seseorang dan minta lanjut. Sekarang pesannya pasti sudah sampai kepada yang dituju, jadi sebaiknya habis menyampaikan pesan tersebut sebaiknya yang bersangkutan ke kantor KPK, yang bersangkutan masih ditunggu di KPK,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Sabtu (9/6/2018).

Saut juga enggan mencurigai maksud lain dari dibuatnya video itu. Ia menegaskan KPK masih menunggu Syahri datang untuk diperiksa terkait kasusnya.

“Jangan curiga dulu. Kita lihat nanti yang bersangkutan datang dulu, kalau tidak, baru nanti kita tentukan. Saat ini yang bersangkutan masih pikir-pikir, (kalau) di proses peradilan pikir-pikir itu biasa,” ucapnya.

 

Namun, jika Syahri tak kunjung datang, KPK bakal mempertimbangkan penerapan pasal merintangi penyidikan kepada Syahri. Karena itu, Saut menegaskan Syahri sebaiknya datang ke KPK.

“Agar yang bersangkutan tidak masuk kategori menghalang-halangi penyidikan selain peristiwa korupsi yang dilakukannya sebaiknya yang bersangkutan datang,” pungkas Saut.

 

 

 

Pj Bupati Tulungagung Tidak Tahu Ada KPK

Terpisah, Penjabat Bupati Tulungagung, Jarianto, mengaku dirinya belum mendapat informasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) salah satu pejabat setempat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya belum menerima laporan. Belum ada berita resmi ke saya,” jawab Jarianto saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon di Tulungagung, kemarin.

Karenanya, Jarianto menolak berkomentar soal kabar penangkapan Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Tulungagung Sutrisno dalam OTT KPK sejak Rabu (6/6) malam, bersamaan OTT pejabat Pemkot Blitar.

Meskipun ia juga mengaku sudah mendengar kabar yang sama dari internal pemerintahan.

“Nanti saya tak coba tanya ke teman-teman. Informasi yang sebenarnya seperti apa,” katanya melanjutkan.

Sebelumnya Kadis PUPR Sutrisno ditangkap KPK pada Rabu (6/6) petang sekitar pukul 17.45 WIB di depan pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso usai mengikuti buka bersama dan santunan anak yatim yang digelar Pj Bupati Jarianto.

Tak hanya Sutrisno yang dibawa komisi antirasuah, tapi juga seorang swasta dengan barang bukti satu koper berisi uang yang diduga suap proyek infrastruktur daerah setempat.

Jarianto saat OTT dilakukan KPK berada di dalam pendopo, namun ia mengaku tak tahu langsung kejadian yang kini membuat gempar masyarakat Tulungagung tersebut.

Jarianto yang masih tercatat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim itu sekaligus membantah kabar dirinya ikut ditangkap oleh komisi antirasuah.

Saat dihubungi melalui telepon pada Rabu (6/6) malam, Jarianto mengaku masih berada di rumah dinas.

Ia terus memantau dan berjanji akan memberikan klarifikasi kepada wartawan setelah mendapat laporan resmi dari jajaran maupun pihak terkait, menyangkut kebenaran OTT serta siapa pejabat uyang diamankan komisi antirasuah tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Dwi Hari Subagyo mengaku belum tahu kepastian kabar yang beredar di media massa maupun medsos belakangan.

“Terus terang kami juga belum tahu kabar kepastiannya seperti apa. Dan kami juga belum mendapat informasi secara pasti perkembangannya sampai saat ini,” jawab Dwi Hari dikonfirmasi di ruangannya.

Dwi berjanji untuk terus mencari informasi lebih lanjut terkait kabar tersebut.

Tetapi yang jelas, kata Dwi Hari, hari Kamis ini Sutrisno belum terlihat masuk kantor.Sutrisno juga tidak memberi kabar apapun kepada Dwi Hari maupun staf lain keberadaannya maupun soal kabar penangkapan atas dirinya sehingga memicu kesimpangsiuran informasi di lapangan.

 

Walikota Blitar Resmi Tahanan KPK

KPK menahan Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar. Anwar yang sempat menghilang saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK akhirnya menyerahkan diri.

Anwar keluar dari lobi KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (9/6) pukul 01.35 WIB. Dia telah mengenakan rompi oranye tahanan KPK.

Tidak ada sepatah kata pun yang disampaikannya soal alasan menghilang saat dicari KPK. Anwar lalu bergegas ke mobil tahanan.

 

Anwar akan ditahan selama 20 hari pertama. Penahanan ini menyusul 4 orang lainnya yang telah ditahan lebih dulu sejak Jumat (7/6) kemarin.

“MSA (M Samanhudi Anwar) ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Metro Jakarta Pusat,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan.

KPK menetapkan Anwar sebagai tersangka lewat rangkaian OTT yang digelar Kamis (7/6), bersama dengan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Keduanya sempat dicari KPK, namun berselang sehari Anwar menyerahkan diri lebih dulu. Keduanya diduga menerima suap dari kontraktor bernama Susilo Prabowo.

KPK menduga Syahri menerima suap sebanyak 3 kali sebagai fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri adalah Rp 2,5 miliar. Suap ini melibatkan Kadis PUPR Pemkab Tulungagung Sutrisno dan Agung Prayitno dari swasta sebagai penerima.

Sedangkan Anwar diduga menerima Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. Fee tersebut diduga bagian dari 8 persen yang menjadi jatah Anwar dari total fee 10 persen yang disepakati. Suap ini juga melibatkan Bambang Purnomo dari swasta sebagai penerima.

 

Tim penyidik KPKjuga melakukan penggeledahan sebuah rumah mewah di Jl Kelud, Kota Blitar, Sabtu (9/6/2018). Informasinya, rumah mewah yang didatangi penyidik KPK merupakan rumah milik anak sulung Wali Kota Blitar, Henry Pradipta Anwar. Walikota Blitar Samanhudi juga dijerat dugaan yang sama oleh KPK dalam waktu hampir bersamaan.

Ada satu mobil tim penyidik KPK yang datang ke lokasi. Begitu tiba, mobil yang dikendarai penyidik KPK langsung masuk ke halaman rumah. Tidak terlihat apa yang dilakukan penyidik KPK di dalam rumah.

Kondisi pagar rumah tertutup rapat. Pagar rumah cukup tinggi. Pagar rumah terbuat dari kayu dan tertutup rapat. Tidak ada celah untuk melihat aktivitas di dalam rumah dari luar. Rumah itu tergolong mewah. Lahan untuk rumah cukup luas. Bagian depan rumah tertutup pagar kayu cukup tinggi.

 

Informasi warga, rumah itu memang tertutup. Tidak sembarang orang bisa masuk di rumah itu.

Di bagian depan rumah ada kamera CCTV. Kamera CCTV itu untuk mengetahui tamu yang datang. Kalau tamu yang datang tidak dikenal, tidak akan dibukakan gerbang.

“Hanya mobil pelat merah yang sering keluar masuk ke rumah,” kata warga di sekitar lokasi. Jk/dt/sy/ko/SurabayaPagi

 

 

 

 

About redaksi

Check Also

PPP Jatim Hati-Hati Sekali Soal Korupsi, Ini yang dilakukan!

Post Views: 73 JatimMandiri, Malang – Maraknya penangkapan koruptor dari tokoh-tokoh Parpol membuat Partai Persatuan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

JatimMandiri
Assign a menu in the Left Menu options.